Jagadmedia.com, BANJAR – Perlindungan data dan keamanan sistem informasi pemerintahan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didorong meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman siber, sekaligus memastikan aplikasi pemerintahan yang dikelola memiliki sistem keamanan yang memadai.
Upaya tersebut diperkuat melalui sosialisasi Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar melalui Bidang Statistik dan Persandian (SP), di Aula Barakat Martapura, Kamis (12/11/2026) pagi.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menegaskan bahwa keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab DKISP, melainkan seluruh perangkat daerah, terutama SKPD yang memiliki dan mengelola sistem informasi serta aplikasi pemerintahan.
Menurutnya, data pemerintah, termasuk informasi milik masyarakat, harus mendapat perlindungan maksimal. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memahami standar keamanan siber agar potensi kebocoran maupun penyalahgunaan data dapat diminimalkan.
Ia menjelaskan, IKASANDI merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan tata kelola keamanan siber serta persandian di lingkungan instansi pemerintah.
Pengukurannya mencakup sejumlah aspek, mulai dari tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan, hingga penerapan persandian atau kriptografi.
“Melalui instrumen ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kesiapan dan kematangan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah untuk memastikan setiap SKPD memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang tersimpan dalam aplikasi pemerintahan.
Terlebih, pada 2026 terdapat target indeks keamanan informasi yang harus dipenuhi pemerintah daerah sesuai permintaan pemerintah pusat dan provinsi.
“Untuk tahun 2026 ini ada indeks yang harus kita penuhi sesuai permintaan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Faisal berharap materi yang disampaikan dapat diterapkan oleh seluruh peserta di instansi masing-masing. Penguatan keamanan informasi, menurutnya, perlu dimulai dari langkah mendasar, seperti penerapan sistem persandian dan penggunaan kata sandi (password) yang aman.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap tingkat kematangan keamanan siber di seluruh perangkat daerah semakin meningkat, sehingga pengelolaan data dan layanan pemerintahan berbasis digital dapat berjalan lebih aman dan terlindungi.
Sosialisasi diikuti perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Suci Lianita Akbar menyampaikan materi mengenai pentingnya pengukuran kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah, sedangkan Abdul Hafizh memaparkan teknis pengukuran menggunakan instrumen IKASANDI.
