Jagadmedia.com, BANJARBARU — Kebutuhan masyarakat akan akses penyeberangan yang aman tak selalu bisa menunggu panjangnya proses birokrasi. Kondisi inilah yang mendorong Kodim 1006/Banjar bergerak cepat membangun empat Jembatan Garuda (Merah Putih) di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.
Bukan sekadar mengejar pembangunan fisik, proyek tersebut menyasar titik-titik yang selama ini menjadi persoalan warga, termasuk akses yang digunakan anak-anak sekolah untuk menuju tempat belajar.
Komandan Kodim (Dandim) 1006/Banjar Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya mengatakan, pihaknya mendapat tugas membangun empat jembatan dengan karakteristik berbeda.
“Rinciannya, satu jembatan gantung di Pengaron, satu jembatan aramco di Gunung Makmur, serta dua jembatan beton yang masing-masing berlokasi di Kiram dan Tatah Bangkal,” ujar Prabujaya saat ditemui di Banjarbaru, Kamis (13/8/2026) sore.
Menariknya, sebagian besar pembangunan dapat dituntaskan dalam waktu relatif singkat. Jembatan aramco di Gunung Makmur, misalnya, hanya membutuhkan waktu 16 hari. Sementara dua jembatan beton di Tatah Bangkal dan Kiram masing-masing selesai dalam 21 hari.
Namun, pengerjaan jembatan gantung di Pengaron menjadi tantangan tersendiri.
Jembatan sepanjang sekitar 25 meter tersebut dibangun dengan posisi sekitar empat meter di atas permukaan sungai. Tingkat kesulitan konstruksinya membuat pengerjaan membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan.
“Tentara tidak boleh lambat. Namun khusus jembatan gantung di Pengaron, kita butuh waktu 1,5 bulan karena memiliki kesulitan teknis yang luar biasa. Tidak bisa sembarangan, salah berhitung bisa roboh,” tegasnya.
Kecepatan pembangunan tetap dibarengi dengan perhitungan keselamatan. Kodim melibatkan tim teknis dan ahli sipil untuk memastikan setiap konstruksi memenuhi aspek keamanan sebelum digunakan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada korban jiwa dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” lanjut Prabujaya.
Di balik pembangunan Jembatan Garuda, ada persoalan warga yang selama ini berlangsung sehari-hari.
Di Pengaron, misalnya, masyarakat sebelumnya mengandalkan jembatan kayu sederhana untuk menyeberangi sungai. Ketika debit air meningkat dan banjir datang, jembatan tersebut berisiko hanyut.
Kondisi itu bahkan berdampak langsung kepada anak-anak sekolah. Mereka terpaksa menggunakan rakit kecil untuk menyeberang.
“Kasihan anak-anak sekolah, sudah pakai pakaian rapi harus masuk air lagi. Sampai di sekolah sudah basah, bagaimana bisa belajar dengan baik?” ungkap Prabujaya.
Karena itu, keberadaan jembatan baru diharapkan tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Lebih jauh, jembatan tersebut menjadi akses penting untuk pendidikan, aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat sehari-hari.
Prabujaya menjelaskan, keterlibatan TNI dalam pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan melalui mekanisme penganggaran daerah membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan hingga pembahasan anggaran. Proses tersebut membutuhkan waktu, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan terkadang bersifat mendesak.
“Kalau menggunakan sistem penganggaran daerah, harus ada pengajuan ke DPRD dan proses lainnya yang memakan waktu. Sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran TNI melalui program tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat sekaligus tepat sasaran.
“Ini bentuk hadirnya TNI agar solusi bisa cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Setelah jembatan selesai dan mulai dimanfaatkan, Prabujaya juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga fasilitas tersebut.
Menurutnya, pembangunan hanyalah langkah awal. Keberlangsungan manfaat jembatan sangat ditentukan oleh kepedulian masyarakat yang menggunakannya.
“Pesan saya kepada masyarakat, tolong dirawat jembatan yang sudah dibangun dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
