Jagadmedia.com, BANJAR – Perbedaan data antarperangkat daerah dapat menjadi tantangan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memiliki kesamaan standar dalam mengelola dan menyajikan informasi melalui sistem data yang terintegrasi.
Upaya itu dilakukan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata di Aula Baiman, Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (9/11/2026) pagi.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, mengatakan keterpaduan data menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, informasi yang dimiliki setiap perangkat daerah harus saling mendukung agar tidak menimbulkan perbedaan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan satu rujukan data yang jelas sehingga setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan informasi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masing-masing perangkat daerah memiliki data sendiri-sendiri yang justru menyulitkan ketika digunakan untuk menyusun kebijakan. Kita ingin informasi yang dikelola bisa saling terhubung dan menjadi rujukan bersama,” ujar Faisal.
Ia berharap sosialisasi ini tidak hanya menambah pemahaman peserta mengenai penggunaan aplikasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pengelolaan data merupakan tanggung jawab bersama.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah diharapkan lebih teliti dalam mengumpulkan, memeriksa, memperbarui, dan menyampaikan data sesuai ketentuan yang berlaku.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar, Ali Akbar, menegaskan bahwa penerapan SIPD-RI E-Walidata membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah. Sebab, keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kedisiplinan dan keseriusan setiap pengelola data.
Ia menjelaskan, data yang dimasukkan ke dalam sistem harus memenuhi standar, dilengkapi metadata, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
“Teknologi sudah menyediakan sarana untuk mengintegrasikan data. Namun, kualitasnya tetap bergantung pada bagaimana masing-masing perangkat daerah mengelolanya. Karena itu, kami berharap data yang disampaikan benar-benar diperiksa dan diperbarui, bukan sekadar memenuhi kewajiban penginputan,” ungkap Ali.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan dan implementasi SIPD-RI dari Irwan Yunizar, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Firman Jati Putra dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar memaparkan pentingnya penerapan prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta kualitas informasi dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia.
Sosialisasi yang dibuka Faisal tersebut turut didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data Ade Randa.
Melalui penguatan SIPD-RI E-Walidata, DKISP Banjar berharap tidak ada lagi perbedaan standar maupun informasi yang menyulitkan koordinasi antarperangkat daerah. Data yang terintegrasi diharapkan menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah pembangunan, sehingga program yang direncanakan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
