Jagadmedia.com, BANJAR – Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) juga menunjukkan peran aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Komitmen tersebut kembali terlihat melalui peresmian Jembatan Merah Putih di Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Rabu (4/11/2026) pagi.
Jembatan yang pengerjaannya berlangsung sekitar empat hingga lima bulan itu diresmikan langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan.
Kehadirannya diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan akses penyeberangan lebih aman dan memadai.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Banjar, DPRD, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut berkontribusi hingga pembangunan jembatan dapat diselesaikan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak. Tanpa dukungan dan koordinasi yang baik, upaya menghadirkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tentu tidak akan berjalan maksimal.
“Jembatan ini menjadi salah satu wujud kerja bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forkopimda sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Menariknya, agenda peresmian tidak hanya diisi dengan peninjauan infrastruktur. Kapolda juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui dialog bersama Bupati Banjar, para pembakal, dan kepala desa.
Sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan pelayanan kepolisian hingga persoalan infrastruktur dan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Kapolda menegaskan, masukan masyarakat tidak boleh berhenti sebatas penyampaian dalam forum pertemuan. Pihaknya akan meneruskan berbagai usulan tersebut kepada instansi terkait sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar dapat dicarikan solusi.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang disampaikan para kepala desa maupun warga akan kami tampung dan komunikasikan dengan pemerintah daerah agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Ia juga membeberkan bahwa program pembangunan dan perbaikan jembatan yang dilaksanakan Polda Kalsel bersama jajaran polres telah menjangkau berbagai wilayah. Hingga saat ini, tercatat sekitar 36 jembatan telah diresmikan di Kalimantan Selatan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada awal Januari 2026 yang mendorong TNI-Polri ikut berkontribusi dalam pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, terutama akses penyeberangan yang menunjang keselamatan masyarakat dan anak-anak sekolah.
Pengerjaan yang dilakukan mencakup berbagai jenis konstruksi, mulai dari jembatan gantung hingga jembatan dengan bentang lebih dari 30 meter di kawasan Tabanio.
Polda Kalsel memastikan upaya tersebut akan terus berlanjut dengan memprioritaskan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses maupun jembatan yang kondisinya membutuhkan perbaikan.
Selain infrastruktur penyeberangan, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Salah satunya usulan Pembakal Kelampaian Hulu mengenai normalisasi sungai sebagai langkah mengurangi potensi banjir.
Menanggapi aspirasi itu, Kapolda menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu.
“Kami siap mendukung sesuai kemampuan yang dimiliki kepolisian. Personel maupun peralatan yang tersedia di Polda akan kami optimalkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Peresmian Jembatan Merah Putih di Sungai Tuan Ilir pun menjadi lebih dari sekadar seremoni pembangunan. Kehadiran jembatan tersebut sekaligus membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sehingga persoalan di tingkat desa dapat disampaikan secara langsung dan mendapat perhatian.
Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bisa digunakan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi keselamatan, kemudahan aktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
