Jagadmedia.com, BANJAR – Di tengah perjuangan para relawan pemadam kebakaran yang setiap hari berjibaku melawan kobaran api, persoalan baru muncul dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Sorotan tertuju pada ketidaksinkronan data wilayah terdampak karhutla dengan daftar daerah yang masuk dalam usulan penerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla.
Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang dipertanyakan. Berdasarkan data lapangan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan periode 14 Juli hingga 2 September 2026, Kabupaten Banjar mencatat 454 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 3.106,76 hektare dan 2.653 titik hotspot.
Angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Banjar sebagai wilayah dengan luas lahan terdampak karhutla terbesar di Kalimantan Selatan dalam periode tersebut.
Namun, kondisi tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.218/MENHUT/SETJEN/REN.03/9/2026 tertanggal 4 September 2026 tentang Permohonan Bantuan Presiden Dalam Penanganan Karhutla.
Dalam daftar usulan daerah penerima bantuan darurat Presiden yang tercantum dalam surat tersebut, Kabupaten Banjar justru tidak tercantum.
Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Barito Kuala (Batola), yang berdasarkan data BPBD Kalsel mencatat 173 kejadian karhutla, luas lahan terdampak 1.122,5 hektare dan 812 titik hotspot.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan di kalangan relawan yang selama ini berada langsung di garis depan penanganan karhutla.
Salah seorang relawan pemadam kebakaran, Ahmad Syarif, saat diwawancarai Sabtu (12/9/2026), mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
Menurutnya, persoalan data bukan sekadar masalah angka di atas kertas. Bagi relawan, data tersebut berkaitan langsung dengan dukungan yang dibutuhkan ketika mereka turun ke lapangan.
“Yang kami harapkan sebenarnya sederhana, data di lapangan harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan bantuan. Karena kami yang berada di lapangan tahu bagaimana kondisi sebenarnya,” ujar Ahmad.
Ia menyebut relawan harus menghadapi medan yang tidak mudah, mulai dari lahan gambut, semak belukar, minimnya sumber air hingga jarak lokasi kebakaran yang terkadang sulit dijangkau kendaraan.
Dalam kondisi seperti itu, dukungan berupa BBM, selang, mesin pompa, APD, air minum, hingga kebutuhan kesehatan sangat dibutuhkan.
“Relawan bukan hanya berhadapan dengan api, tetapi juga asap dan panas. Kadang peralatan yang kami gunakan terbatas. Kalau daerah yang mengalami karhutla cukup parah justru tidak masuk dalam usulan bantuan, tentu kami mempertanyakan bagaimana data itu disusun,” katanya.
Ahmad menilai pemerintah perlu segera menjelaskan perbedaan data tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun relawan.
Sebab, berdasarkan data BPBD Kalsel, luas lahan terdampak di Kabupaten Banjar mencapai 3.106,76 hektare.
Angka itu lebih tinggi dibanding sejumlah daerah yang tercantum dalam daftar usulan bantuan.
“Kalau memang ada perbedaan metode pendataan, kami berharap dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai data administrasi berbeda dengan kenyataan di lapangan, sementara relawan yang setiap hari bekerja justru tidak mendapatkan dukungan yang semestinya,” tegasnya.
Menurut Ahmad, persoalan tersebut bukan untuk mempertentangkan satu daerah dengan daerah lainnya.
Sebaliknya, bantuan penanganan karhutla seharusnya diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan.
“Ini bukan soal Banjar ingin didahulukan atau daerah lain tidak layak dibantu. Semua daerah yang terdampak tentu harus diperhatikan. Yang paling penting, bantuan itu tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten dapat segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat apabila memang ditemukan ketidaksesuaian data.
Terlebih, ancaman karhutla masih menjadi pekerjaan besar memasuki puncak musim kemarau.
Ahmad menegaskan, relawan akan tetap berada di lapangan selama masyarakat membutuhkan. Namun, perjuangan tersebut idealnya tidak dilakukan dengan peralatan dan dukungan seadanya.
“Relawan siap membantu kapan pun dipanggil. Tapi kami juga berharap jangan sampai relawan terus diminta bergerak sementara dukungan untuk operasional dan keselamatan mereka justru terbatas,” pungkasnya.
Kini, persoalan yang mengemuka bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana memastikan data karhutla dari lapangan benar-benar terintegrasi hingga tingkat pusat, sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan kepada wilayah yang memang membutuhkan.
Jika terdapat perbedaan antara data pemantauan satelit dan laporan lapangan, mekanisme verifikasi dan sinkronisasi menjadi penting agar tidak ada wilayah terdampak yang terlewat dalam penanganan karhutla.
