Jagadmedia.com, BANJAR – Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih transparan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pambakal (kepala desa) di Kabupaten Banjar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar membekali seluruh pambakal melalui kegiatan retret selama tujuh hari di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pembekalan, tetapi juga menjadi momentum bagi para pambakal untuk mengevaluasi pola kepemimpinan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di desa masing-masing.
Pasalnya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap program pembangunan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan administrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar, H M Hafizh Anshari, mengatakan peningkatan kapasitas pambakal merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, pambakal tidak hanya dituntut mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kecakapan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pambakal merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kapasitas kepemimpinan, pemahaman regulasi, pengelolaan keuangan desa, dan tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia berharap pembelajaran di lingkungan IPDN dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi para pambakal, sehingga mampu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah kembali ke Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar, Kasmayuda, menilai retret tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pambakal dalam menghadapi tantangan pemerintahan desa.
Menurutnya, tuntutan terhadap pemerintah desa saat ini semakin besar. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pelayanan yang cepat, pengelolaan anggaran yang terbuka, serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
“Pambakal harus mampu menjawab harapan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus semakin tertib dan transparan, pelayanan publik harus terus ditingkatkan, dan setiap program pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Kasmayuda.
Ia juga berharap retret selama tujuh hari tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar menambah pengetahuan. Hal terpenting adalah adanya perubahan nyata dalam cara kerja dan kualitas kepemimpinan para pambakal.
“Jangan sampai setelah mengikuti retret, semuanya kembali berjalan seperti biasa. Kami berharap ada perubahan pola pikir, kedisiplinan, tanggung jawab, dan peningkatan kinerja ketika para pambakal kembali ke desa masing-masing. Masyarakat menunggu hasil nyata dari kegiatan ini,” ungkapnya.
Kasmayuda menambahkan, kesamaan visi dan komunikasi antarpambakal juga menjadi modal penting dalam memperkuat pembangunan desa. Dengan koordinasi yang baik, program pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap lahir para pambakal yang tidak hanya kuat dalam kepemimpinan, tetapi juga memiliki integritas, inovasi, serta komitmen untuk membangun desa secara transparan dan bertanggung jawab.
Sebab, keberhasilan pemerintahan desa pada akhirnya bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa besar manfaat pembangunan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.










