Jagadmedia.com, BANJAR – Di tengah perjuangan para relawan pemadam kebakaran yang setiap hari berjibaku memadamkan kobaran api, muncul persoalan baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Sorotan kini tertuju pada ketidaksinkronan data wilayah terdampak karhutla dengan daftar daerah yang masuk dalam usulan penerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla.
Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang dipertanyakan.
Berdasarkan data lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan periode 14 Juli hingga 2 September 2026, Kabupaten Banjar mencatat 454 kejadian karhutla, dengan luas lahan terdampak mencapai 3.106,76 hektare dan sebanyak 2.653 titik hotspot.
Angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Banjar sebagai daerah dengan luas lahan terdampak karhutla terbesar di Kalimantan Selatan dalam periode tersebut.
Namun, kondisi itu justru menjadi tanda tanya ketika dibandingkan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.218/MENHUT/SETJEN/REN.03/9/2026 tertanggal 4 September 2026 tentang Permohonan Bantuan Presiden dalam Penanganan Karhutla.
Dalam daftar daerah yang diusulkan sebagai penerima bantuan darurat Presiden tersebut, nama Kabupaten Banjar tidak tercantum.
Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Barito Kuala (Batola). Berdasarkan data BPBD Kalsel, Batola mencatat 173 kejadian karhutla, dengan luas lahan terdampak mencapai 1.122,5 hektare serta 812 titik hotspot.
Perbedaan data tersebut kemudian menjadi perhatian, khususnya bagi para relawan pemadam kebakaran yang berada langsung di lapangan.
Bagi mereka, data bukan sekadar angka. Di balik setiap hektare lahan yang terbakar, ada waktu, tenaga, hingga risiko keselamatan yang harus dipertaruhkan para relawan ketika berhadapan dengan kobaran api.
Menanggapi persoalan bantuan dari pemerintah pusat yang belum diterima Kabupaten Banjar, Bupati Banjar H. Saidi Mansyur mengatakan pihaknya telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya usai penyerahan secara simbolis 350 alat pelindung diri (APD) serta bantuan CSR dari PT Baramarta senilai Rp50 juta untuk kebutuhan BBM, Senin (14/9/2026), di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar.
Menurut Saidi, keberatan tersebut telah disampaikan melalui BPBD Kabupaten Banjar saat rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami sudah menyampaikan keberatan melalui BPBD saat rapat bersama BNPB kemarin. Apakah ini karena kesalahan data atau hal lain, kami masih menunggu jawaban. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat kami di daerah,” tegasnya.
Saidi menegaskan, Pemkab Banjar tidak ingin persoalan tersebut mengganggu upaya penanganan karhutla di lapangan.
Pemerintah daerah bersama para relawan, kata dia, akan tetap berikhtiar maksimal menghadapi setiap potensi bencana demi menjaga keamanan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Harapan saya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan hilangkan ego sektoral. Kepada para relawan, teruslah bersemangat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan relawan menjadi salah satu kekuatan penting dalam menghadapi bencana di Kabupaten Banjar.
“Buser 690 Banjar menjadi perekat yang baik dalam menghadapi segala bentuk kebencanaan di Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
Di tengah persoalan sinkronisasi data dan bantuan tersebut, para relawan tetap berada di garis depan. Bagi mereka, yang terpenting adalah api harus dipadamkan dan masyarakat tetap terlindungi, sembari menunggu kejelasan pemerintah pusat terkait data dan bantuan penanganan karhutla.
