Jagadmedia.com, BANJAR – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menunda penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan program pembangunan. Ia menegaskan, setiap hambatan harus segera diidentifikasi dan ditangani sejak sekarang agar target pembangunan tahun 2026 tidak meleset.
Peringatan tersebut disampaikan Habib Idrus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Aula Baiman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, koordinasi lintas perangkat daerah, perizinan hingga berbagai kendala administratif.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD segera memetakan akar persoalan di masing-masing instansi dan mengambil langkah penyelesaian yang terukur.
“Setiap perangkat daerah harus segera melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan yang dihadapi. Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut. Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” tegas Habib Idrus.
Ia menilai rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda evaluasi rutin, melainkan momentum untuk memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai jadwal pada semester kedua 2026.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil monitoring pembangunan hingga semester I menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Realisasi keuangan pembangunan Kabupaten Banjar telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau 43,68 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 54,47 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat realisasi keuangan sebesar 38,04 persen dan realisasi fisik 48,36 persen.
Meski demikian, Habib Idrus menegaskan peningkatan capaian tersebut tidak boleh membuat perangkat daerah lengah. Ia meminta seluruh OPD menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan akurasi pelaporan melalui aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi (SIMONDALEV).
Menurutnya, SIMONDALEV harus dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian pembangunan, bukan hanya sebagai media pelaporan administrasi. Seluruh data yang diinput harus melalui proses validasi secara berjenjang agar menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” katanya.
Menutup arahannya, Wabup menegaskan keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar.
