Jagadmedia.com, BANJAR – Hujan yang mulai mengguyur wilayah Kabupaten Banjar membawa harapan meredanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mengakhiri persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 84 desa di 17 kecamatan masih mendapatkan distribusi bantuan air bersih dari pemerintah daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar masih menyalurkan air bersih ke 96 titik dengan mengerahkan enam unit mobil tangki. Bantuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kondisi karhutla mulai membaik setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan hingga Senin (2/11/2026), tidak ditemukan titik panas (hotspot).
Meski demikian, pihaknya belum menghentikan langkah kesiapsiagaan. Sebanyak 950 personel masih disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
“Walaupun kondisi karhutla mulai membaik dan hasil pemantauan sementara tidak ditemukan hotspot, kesiapsiagaan tetap kami pertahankan. Kami tidak ingin lengah, sehingga apabila muncul kembali titik kebakaran, penanganan bisa segera dilakukan,” ujar Wasis.
Selain personel, dukungan peralatan juga terus dipastikan tersedia, mulai dari mesin pemadam, selang, sepatu bot hingga masker untuk menunjang kegiatan petugas di lapangan.
Di tengah upaya pemulihan tersebut, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, mengungkapkan berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Mingguan Pemkab Banjar, tercatat 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 1.103 kasus sesak napas, dan 1.712 kasus diare.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Dinas Kesehatan mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas. Pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat di kawasan terdampak karhutla dan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
“Kami terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui puskesmas yang ada. Masyarakat di wilayah terdampak harus tetap mendapatkan pelayanan, baik terkait gangguan pernapasan maupun penyakit lainnya yang berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan dan keterbatasan air bersih,” ungkap Noripansyah.
Persoalan kesehatan dan ketersediaan air bersih tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan Pemkab Banjar di Aula Barakat, Martapura, Senin (2/11/2026) pagi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang memimpin rapat didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani dampak karhutla.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah serta meminta koordinasi dilakukan secara langsung dengan BPBD agar penanganan di lapangan lebih terarah dan efektif.
Selain membahas penanganan bencana, Saidi juga mengingatkan jajarannya agar mempercepat pekerjaan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Bagian Hukum diminta segera menuntaskan produk-produk hukum yang masih tertunda sesuai target dan ketentuan berlaku.
Sementara itu, dalam rapat yang sama, Noripansyah turut memaparkan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar.
Anggaran tersebut meningkat sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan kebutuhan anggaran seiring dengan capaian UHC Kabupaten Banjar yang, berdasarkan pemaparan Dinas Kesehatan, saat ini berada pada posisi tertinggi.
