Jagadmedia.com, BANJAR – Dugaan penyimpangan dalam kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar ke sejumlah wilayah di Kalimantan kini memasuki tahap penyelidikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Informasi yang beredar, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang disebut-sebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga kurang lebih Rp4 miliar.
Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar, Sri Rahayu, membenarkan adanya langkah aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terkait kegiatan perjalanan dinas tersebut.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8/2026), Sri Rahayu mengungkapkan bahwa sejumlah staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar telah dipanggil Polda Kalsel untuk dimintai keterangan.
“Beberapa staf memang sudah memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan,” ujar Sri Rahayu.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan klarifikasi mengenai alur dan pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan ke sejumlah wilayah di Kalimantan.
Namun, Sri Rahayu mengaku hingga saat ini belum memperoleh informasi resmi mengenai adanya pemanggilan terhadap unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Banjar.
“Kalau untuk pimpinan dan anggota, saya belum mendapat informasi adanya pemanggilan,” katanya.
Ia menjelaskan, pihak kepolisian sejauh ini meminta keterangan dari staf sekretariat terkait agenda dan administrasi perjalanan dinas. Proses tersebut masih berjalan dan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar menyatakan siap bersikap kooperatif.
“Kami siap memberikan klarifikasi dan data yang diperlukan,” ujarnya.
Terkait munculnya istilah “ganti baju” yang beredar di media sosial dan dikaitkan dengan dugaan penyimpangan teknis perjalanan dinas, Sri Rahayu mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
Ia menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada aparat penegak hukum yang sedang mendalami dugaan tersebut.
“Kalau mengenai istilah itu, kami tidak mengetahui. Kami serahkan prosesnya kepada pihak yang berwenang,” jelasnya.
Hingga kini, pemeriksaan masih berlangsung. Penyidik disebut tengah mendalami dokumen serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar.
Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Banjar berinisial HA juga membenarkan adanya informasi mengenai pemanggilan aparat penegak hukum terkait agenda kunjungan kerja di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Ya benar ada informasi terkait masalah di atas. Sebenarnya kita miris dan sangat prihatin terkait dengan moralitas dan integritas yang katanya ‘Anggota Dewan Yang Terhormat’,” ujar HA melalui pesan singkat WhatsApp.
HA juga menyinggung dugaan adanya praktik yang dinilai tidak semestinya dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Ia bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan unsur pimpinan dalam persoalan tersebut.
“Pada kenyataannya masih ada yang senang mempermainkan tugas Perjadin. Bahkan patut diduga unsur pimpinan pun ada yang menghalalkan Kungker Ganti Baju,” tegasnya.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum. Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun kepastian terkait besaran kerugian negara sebagaimana informasi yang beredar.
Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar menegaskan akan mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan maupun dokumen yang dibutuhkan penyidik Polda Kalsel.
