Jagadmedia.com, BANJAR – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 25 persen menjadi tantangan serius bagi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut lebih inovatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar roda pembangunan tetap berjalan.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/7/2026).
Rakor turut dihadiri Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Sukamto, seluruh kepala SKPD, pimpinan BUMD, direktur rumah sakit, kepala subbagian keuangan, hingga petugas teknis pengelola retribusi di lingkungan Pemkab Banjar.
Dalam arahannya, Yudi menegaskan tantangan fiskal yang dihadapi daerah tidak bisa lagi dijawab dengan mengandalkan dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, Kabupaten Banjar harus memperkuat kemandirian keuangan melalui optimalisasi seluruh potensi PAD, terutama dari sektor retribusi dan pajak.
Ia menyebut, optimalisasi retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan daerah membiayai pembangunan di masa mendatang.
“Transfer daerah saat ini sangat berpengaruh. Pada tahun ini saja ada pengurangan sekitar 25 persen, dan proyeksi kita di tahun 2027 juga akan seperti itu. Oleh karena itu, pimpinan dan pemerintah pusat meminta daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan semua potensi pendapatan melalui PAD, baik retribusi maupun pajak,” ujar Yudi.
Menurutnya, Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian pengelolaan retribusi hingga Triwulan II 2026 sekaligus mengukur sejauh mana target penerimaan daerah telah terealisasi.
“Kita telah menyelesaikan siklus kinerja Triwulan II hingga 30 Juni 2026. Pertemuan hari ini merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi komprehensif, obyektif dan terukur,” katanya.
Tidak hanya mengevaluasi angka penerimaan, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi perangkat daerah dan BUMD, baik dari sisi teknis maupun regulasi, yang selama ini menjadi hambatan dalam mengoptimalkan retribusi daerah.
Karena itu, Yudi meminta seluruh peserta menyampaikan kondisi yang sebenarnya agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang konkret.
“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara terbuka dan transparan. Pastikan realisasi data dan laporan kendala yang dibawakan benar-benar menjadi acuan perbaikan kinerja kita ke depan untuk mencapai target ketertinggalan,” tegasnya.
Melalui forum evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap lahir berbagai inovasi dalam pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah. Upaya itu dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
